Beranda > Berita Terbaru
#SaveHumanity-Save ROHINGYA

Menunggu di Maungdaw

11 Jan 2017
Menunggu di Maungdaw

ACTNews, MAUNGDAW - Hari itu, Minggu, tanggal sembilan bulan sepuluh tahun 2016 lalu menandai kenaikan tingkat dehumanisasi terhadap komunitas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Hari itu, pemberontak yang diduga berasal dari komunitas Rohingya melakukan penyerangan di pos perbatasan di Maungdaw, bagian utara Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh, persis di tepi Sungai Naf.

Peristiwa tersebut menewaskan sembilan penjaga perbatasan Myanmar. Pemerintah Myanmar serta-merta bereaksi: mereka memperketat perbatasan sehingga tidak ada jurnalis, bantuan kemanusiaan, lembaga internasional, atau “pihak lain yang bermaksud mengintervensi” bisa masuk.

Seakan kebijakan restriksi tersebut belum cukup, militer Myanmar juga menginfiltrasi desa-desa di Maungdaw dan menebar terror. Dari citra monitor satelit, Human Rights Watch memproyeksikan sebanyak 1.500 bangunan telah dibakar militer pasca kejadian tersebut.

Bukan hanya rumah, melainkan juga toko makanan, pasar, masjid, sehingga suplai kebutuhan warga Rohingya kian menipis. Tidak hanya itu, militer Myanmar juga memaksa laki-laki Rohingya meninggalkan rumah dan anggota keluarga perempuan mereka, kemudian memperkosa perempuan-perempuan tersebut dan menjarah harta-benda.

Mereka yang mengadu pada dunia luar tentang kondisi di Maungdaw, mendadak hilang dan ditemukan tidak bernyawa. Seperti yang terjadi Pada 24 Desember 2016 lalu, seorang lelaki Shuna Mya, penduduk desa di Maungdaw yang menjadi narasumber bagi jurnalis internasional, akhirnya ditemukan tewas dengan keadaan kepala terpenggal.

Menghadapi ancaman kemanusiaan tersebut, komunitas Rohingya di Maungdaw melindungi diri mereka dengan berbagai cara. Mereka yang menunggu bantuan di Maungdaw bertahan dengan melepas atribut yang menunjukkan identitas mereka sebagai Muslim. Banyak juga yang berlindung ke hutan-hutan.

Sisanya langsung berkemas dan mengungsi ke negara tetangga Myanmar. Salah satu negara tujuan mereka adalah Bangladesh, yang dapat diseberangi melalui Sungai Naf. Lebih baik tak punya apa-apa sebagai pengungsi di Bangladesh, ketimbang harus bertaruh nyawa melawan militer Myanmar di Maungdaw.

Namun demikian, mengungsi ke Bangladesh melalui Sungai Naf tidak selalu menjadi opsi yang aman. Tanggal Lima bulan Desember kemarin, jasad Mohammad Shohayet yang berusia enam belas bulan ditemukan di tepi Sungai Naf. Shohayet tewas karena perahu kelebihan muatan yang ditumpanginya bersama ibu dan saudaranya tenggelam dalam upaya menghindari tembakan militer Myanmar. Dalam tragedi tersebut, keluarga Shohayet bermaksud menyusul sang ayah, Zafor Alam, yang lebih dulu sampai di Bangladesh.

Mohammad Shohayet jelas bukan satu-satunya korban keganasan Sungai Naf. PBB melaporkan sebanyak 22.000 jiwa Rohingya yang berusaha mencari suaka telah menyeberangi Sungai Naf pada pekan pertama Januari 2017 saja.

Kebanyakan sampai di Bangladesh menggunakan perahu yang kelebihan muatan. Mereka tidak memedulikan fakta bahwa sebanyak tiga puluh orang hilang setelah tenggelam di Sungai Naf pada Desember 2016 lalu. Atau berita bahwa polisi yang berpatroli di perbatasan mulai menolak lebih banyak pengungsi karena arus kedatangan yang masih belum berhenti sementara lahan kamp sudah tidak dapat menampung lagi.

Sementara itu, kehidupan di Bangladesh juga hanya sedikit lebih baik daripada kehidupan di Myanmar. Akses makanan terbatas, tidak ada tempat tinggal permanen, dan pengungsi pun harus melepaskan pekerjaannya. Tetapi, setidaknya pengungsi Rohingya tidak harus menerima kekerasan fisik.

Bahkan, menurut mereka, kehidupan di kamp resmi atau pemukiman kumuh penduduk yang mau menerima mereka, terasa seperti surga jika dibandingkan kehidupan di Maungdaw yang penuh konflik dan bayangan maut.

Konflik kemanusiaan di Myanmar jelas telah menjadi konflik politik dan ekonomi. Komunitas Buddha di Myanmar merasa terancam dalam urusan ekonomi dengan eksistensi komunitas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

Seluruh otoritas Myanmar dengan kompak menyangkal berbagai laporan tindak kejahatan kemanusiaan terhadap komunitas Rohingya, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi. Menggunakan prinsip non-intervensi ASEAN Way, pemerintah Myanmar juga mengingatkan agar negara di Asia Tenggara tidak campur tangan. Namun, dengan eskalasi konflik yang terus bertambah setiap tahunnya, pemerintah dari negara-negara ASEAN mulai membuka mata dan mengambil langkah.

Pada November 2016 kemarin, representasi PBB dan diplomat-diplomat ASEAN memonitor kondisi Maungdaw. Kemudian, pada sebulan berikutnya 4 Desember 2016, Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia, menyerukan agar ASEAN bertindak pada aksi solidaritas yang diikutinya di Kuala Lumpur.

Seruan tersebut direspons dengan pertemuan ASEAN pada 19 Desember 2016 di Yangon, di mana representasi negara-negara ASEAN bersepakat mengirimkan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Kesepakatan tersebut tidak bersifat seremonial, sebab pada 29 Desember 2016, Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN secara resmi mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk dana, tenaga, maupun suplai kebutuhan, melalui program Indonesian Aid Kementerian Luar Negeri. Aksi Cepat Tanggap pun tergabung dalam koalisi Indonesian Aid ini, rencana berikutnya Indonesian Aid akan menembus Maungdaw di pekan kedua Januari 2017.

Beberapa pekan terakhir, Pemerintah Myanmar memang menyatakan sudah tidak ada restriksi terhadap bantuan kemanusiaan, dan bahwa keadaan sudah lebih baik di Maungdaw. Akan tetapi, menurut Kantor Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB, sampai 3 Januari 2017, bantuan baru menyebar di bagian selatan Maungdaw, sementara bagian utara Maungdaw tetap sepenuhnya tertutup dari akses bantuan.

Padahal, utara Maungdaw adalah wilayah yang paling parah terkena konflik.

Dibandingkan risiko tenggelam di Sungai Naf atau ditolak saat hendak berlabuh di negara tetangga, mereka yang memilih menunggu di Maungdaw tetap menghadapi risiko paling besar.
Mereka menunggu di Maungdaw, bertahan menunggu bantuan dari publik internasional, baik melalui dana, tenaga, maupun doa. Sebab, seperti yang kita semua tahu, persekusi masyarakat Rohingya merupakan bencana kemanusiaan, dan bencana kemanusiaan tidak bisa menunggu: ia harus diringankan sebelum memberat, agar lebih banyak nyawa selamat.

Penulis: Esa Khairina Husen
Editor: Shulhan Syamsur Rijal