Beranda > Berita Terbaru
Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam

Pemerintah Myanmar Resmi Hentikan Operasi Militer di Rakhine

16 Feb 2017
Pemerintah Myanmar Resmi Hentikan Operasi Militer di Rakhine

ACTNews, RAKHINE – Pemerintah Myanmar mengklaim telah menghentikan aksi perencanaan dan pengaturan oleh angkatan militernya di negara bagian Rakhine. Operasi militer dan jam malam yang diduga telah melanggar hak asasi manusia selama empat bulan lalu, kini telah dicabut oleh pemerintah seperti dikutip Reuters (15/2).
 
Pengamanan dilakukan oleh militer Myanmar sejak sembilan polisi dikabarkan tewas, di dekat perbatasan Bangladesh pada 9 Oktober 2016 lalu. Hal ini juga telah menyebabkan hampir 69.000 etnis Muslim Rohingya melakukan eksodus besar-besaran dari Myanmar ke Bangladesh.
 
Pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran telah berlangsung selama empat bulan di negara bagian Rakhine. Namun, sangat disayangkan hal ini telah mendapat sangkalan oleh sang pemimpin negara peraih hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.  Sebaliknya, ia mengatakan operasi militer yang diterapkan di negara bagian tersebut, sah-sah saja dilakukannya.
 
Melihat kekacauan di Myanmar yang tak kunjung usai dan malah semakin memburuk, Suu Kyi mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Hal ini terjadi karena Suu Kyi tidak sepenuhnya menanggapi dengan apa yang telah menimpa pada minoritas umat Muslim Rohingya. 
 
Namun, baru-baru ini dalam sebuah rilis yang diedarkan melaui kantor pemerintahan setempat, penasihat keamanan baru Myanmar, Thaung Tun mengungkapkan pada Rabu malam (15/2), “Situasi di Rakhine Utara kini telah mereda dan kembali stabil. Operasi militer telah diberhentikan dan regulasi jam malam telah diangkat. Namun untuk polisi masih melakukan penjagaan untuk memelihara perdamaian dan keamanan.”  
 
Diskriminasi harus dihadapi oleh etnis Muslim Rohingya di Myanmar, negara yang mayoritas beragama Budha. Etnis Rohinga dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh yang tidak diakui kewarganegaraannya, hal ini juga menyebabkan hak-hak mereka untuk dibatasi. Etnis Muslim Rohingya yang berjumlah sekitar 1,1 juta, terpaksa harus hidup dalam kondisi apartheid di bagian barat laut Myanmar.[]

Penulis: Rio Christa Yatim