DONASI SEKARANG
JADI RELAWAN

Upaya DPRD Banten Optimalkan Tanggap Darurat Kebencanaan

Sinergi Pemerintah
1

ACTNewsJAKARTA – Menyadari potensi bencana alam yang besar di wilayah Banten, DPRD Komisi V Provinsi Banten berencana mengoptimalkan peraturan tanggap darurat bencana. Hal itu mereka sampaikan dalam kunjungan ke kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta, Selasa (19/2).

Disampaikan Komisi V DPRD Banten, elemen pemerintah dinilai masih kaku dalam respons cepat penanganan bencana Selat Sunda. Menurut mereka, banyak pihak yang menyampaikan kepedulian, namun manajemennya belum optimal antarorganisasi.

Anggota Komisi V DPRD Banten Tubagus Luay Sofhani mengatakan, kunjungan itu menjadi salah satu upaya DPRD merumuskan peraturan secara maksimal. “Kunjungan ini mudah-mudahan menjadi pendorong kita (DPRD Komisi V) untuk cepat tanggap, pengingat, dan nanti sebagai dasar untuk merencanakan (peraturan) dan menganggarkan,” katanya.

Anggota Komisi V DPRD Banten Tubagus Luay Shofani menyampaikan pemaparan di kantor ACT

Selain upaya mengoptimalkan legislasi tanggap darurat bencana, manajemen kebencanaan juga menjadi perhatian DPRD Banten. Menurut Luay, penanganan bencana di wilayah Banten masih sporadis. Untuk itu, perlu adanya dasar hukum yang jelas. “Kalau peraturannya tidak jelas, pasti pelaksanaannya tidak jelas. Perlu ada semacam peraturan yang melingkupinya, jelas aturannya, jelas anggarannya,” papar Luay.

Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur, yang menyambut langsung kedatangan mereka, juga mengemukakan hal selaras. Menurut Syuhelmaidi, tanggap darurat atau pun mitigasi bencana adalah tugas bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga kemanusiaan. Namun, sering kali berbagai elemen yang beraksi belum bekerja sama.

“Dalam penanganan bencana, semua harus terlibat. Semua yang terlibat harus ada komandonya, harus ada moderatornya. Kalau tidak, semua saling bekerja, namun tidak bekerja sama,” jelas Syuhelmaidi.

Untuk itu, ACT menyambut baik kedatangan anggota dewan komisi V Provinsi Banten itu. Pertemuan tersebut juga memungkinkan dijalankan sinergi antara pemerintah dan ACT di kemudian hari.

Pascatsunami, nelayan di Desa Teluk, Labuan, Pandeglang, bergotong royong memperbaiki kapal yang rusak.

Sinergi melalui program kemanusiaan

Selain bencana alam, permasalahan sosial juga yang menjadi perhatian DPRD Banten. Anggota Komisi V DPRD Banten Encop Sofia mengatakan, banyak hal yang bisa dilakukan bersama untuk mengatasi bencana sosial maupun bencana alam di wilayah Banten.

“Kita ingin tahu lebih jauh apa program ACT. Kita melihat gagasannya bukan hanya terhadap bencana alam, tetapi juga bencana sosial. Kalau melihat permasalahan sosial, banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Terkait bencana alam pun banyak yang bisa kita pelajari,” ungkap Encop.

Ia memberi contoh, satu hal yang bisa dipelajari pemerintah Banten dari ACT yakni terkait manajemen relawan. Menurut Encop, kehadiran relawan di lokasi bencana adalah hal krusial. Saat bencana terjadi, relawan adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Hadirnya relawan di lokasi bencana harus menjadi tangan pertama, salah manajemen membuat fungsi relawan tidak optimal. “(Pemerintah) Banten membutuhkan kerja sama untuk mengoptimalkan relawan. Kami berencana membuat kampung siaga bencana, namun masih harus dioptimalkan,” lanjut Encop.

Anggota Komisi V DPRD Banten Encop Sofia menyampaikan pemaparan di kantor ACT

Ia menjelaskan, inisiasi kampung siaga bencana telah muncul lama mengingat sejumlah wilayah Banten sering mengalami banjir. “Banjir sering terjadi di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Ketika hujan lebat hampir dua jam biasanya banjir,” jelasnya.

Ia berharap, sinergi antara ACT dan pemerintah dapat berlangsung di kemudian hari. “Apa yang kami (DPRD Banten) programkan mesti dioptimalkan. Program yang dari ACT juga bagus dikombinasikan dari pemerintah Banten,” pungkas Encop. []